indokliknews.com

Situs Media Informasi Aktual, Akurat, Terkini dan Inspiratif

1.117 Praja IPDN Bantu Percepat Pencapaian Target Kinerja 11 OPD di Provinsi Jawa Tengah

1.117 Praja IPDN Bantu Percepat Pencapaian Target Kinerja 11 OPD di Provinsi Jawa Tengah

Smallest Font
Largest Font

INDOKLIKNEWS.COM - Praja Utama Angkatan XXXII IPDN bantu percepat pencapaian target kinerja 11 OPD (Organisasi Perangkat Daerah) di Provinsi Jawa Tengah. 

Sebanyak 1.117 orang praja yang terdiri atas 722 orang praja putra dan 395 praja putri diterjunkan di 11 OPD Provinsi Jawa Tengah dalam rangka kegiatan Bhakti Karya Praja (BKP) Tahun 2024 terhitung sejak hari ini, Senin 12 Agustus 2024 hingga 10 September 2024 mendatang. 

Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Prof. Dr. Drs. H. Hadi Prabowo., M.M., mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh praja utama IPDN pada tingkat akhir pendidikan.

“Ini juga merupakan tindak lanjut implementasi dari nota kesepakatan antara IPDN dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tentang pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam rangka percepatan pembangunan daerah,” tuturnya.

Menurut Hadi, pelaksanaan kegiatan ini merupakan pembelajaran yang diimplementasikan dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat. Rektor IPDN menyebutkan, pemilihan lokus kegiatan di Provinsi Jawa Tengah karena provinsi ini merupakan provinsi besar dengan jumlah penduduk terpadat ke-3 di Indonesia.

“Jadi karena provinsi-nya besar, penduduknya padat, maka SDM (Sumber Daya Manusia) dan SDA (Sumber Daya Alam)-nya juga luar biasa. Tentu saja hal ini juga memicu permasalahn-permasalahan yang beragam. Disini lah peran praja IPDN diperlukan, khususnya dalam membantu mengidentifikasikan, menginventarisasi dan menganalisis permasalahan baik yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, pembangunan maupun kehidupan bermasyarakat. Dengan harapan, praja dapat memberikan solusi atau bahkan membantu menyelesaikan permasalahan tersebut,” tutur Hadi.

Masih menurutnya, praja IPDN yang mengikuti BKP ini  akan didistribusikan di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah,  yakni di Bappenda sebanyak 434 orang praja, BPKAD sebanyak 50 orang praja, Dinas Pertanian dan Perkebunan sebanyak 100 orang praja, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sebanyak 30 praja. 

Kemudian di Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebanyak 57 orang praja, Dinas Kelautan dan Perikanan sebanyak 20 orang praja, Dinas Sosial sebanyak 50 orang praja, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebanyak 60 orang praja, Dinas Kesehatan sebanyak 103 orang praja, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebanyak 161 orang praja dan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata sebanyak 51 orang praja.

Kegiatan tersebut dengan mengusung tema “Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Praja Terhadap Tata Kelola Pemerintahan Daerah Dalam Percepatan Pencapaian Target Kinerja Program Prioritas yang Menjadi Indikator Kinerja Utama Pada 11 OPD”. 

Hadi berharap praja ini mampu memadukan ilmu dan praktik dalam menyelenggarakan pemerintah secara proposional, memberikan manfaat secara langsung bagi kemajuan masyarakat. 

“Mereka nanti akan membantu memvalidasi data terkait pajak dan retribusi daerah serta membantu penarikan dugaan pajak khususnya pajak kendaraan bermotor, sosialisasi, pencermatan dalam upaya peningkatan pendapatan daerah, membantu tata kelola keuangan,asset dan barang daerah, peningkatan produktivitas, penataan industri, updating data dan lain sebagainya,” ujar Hadi. 

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, S.E., M.M., yang hadir mewakili Pj. Gubernur Jawa Tengah beserta jajaran Forkopimda setempat menyambut antusias pelaksanaan BKP ini. 

“Saya menaruh harapan besar, praja IPDN ini dapat membantu kami menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi Jawa Tengah,” tuturnya.

Menurutnya, praja IPDN ini nantinya akan terjun di pemerintahan, sehingga situasi kondisi di pemerintahan seperti apa dapat dipelajari langsung di lokus-lokus praktik nanti. 

"Ambil pelajaran didalam pengabdian ini, sehingga nanti jika sudah menjadi ASN kalian tidak akan kaget lagi. ASN adalah abdi masyarakat, tugasnya melayani masyarakat, jadi kita harus memposisikan derajat kita lebih rendah dari masyarakat. Dengan begitu kita bisa dengan tulus Ikhlas melayani masyarakat. Layanan yang kita lakukan tidak cuma-cuma, karena kita mendapatkan gaji dan tunjangan. Gaji dan tunjangan itu harus kita kompensasi dengan melayani masyarakat,” ujar Sumarno. 

Upacara pembukaan kegiatan BKP ini juga dimeriahkan oleh kirab peserta BKP dan juga drumband Gita Abdi Praja IPDN dengan rute mengelilingi Lapangan Pancasila Simpang Lima.***

Editors Team
Daisy Floren
Daisy Floren
Daisy Floren
REDAKSI Admin

What's Your Reaction?

  • Like
    0
    Like
  • Dislike
    0
    Dislike
  • Funny
    0
    Funny
  • Angry
    0
    Angry
  • Sad
    0
    Sad
  • Wow
    0
    Wow