Bupati Bandung Luncurkan Program Megaproyek! Rp 1 Triliun untuk Desa dan Kelurahan, Percepat Pembangunan dan Sejahterakan Rakyat

INDOKLIKNEWS.COM. Kab. Bandung, -  Komitmen Bupati Bandung Dadang Supriatna dalam membangun desa semakin nyata dengan pengalokasian dana lebih dari Rp 1 triliun untuk bantuan keuangan desa dan kelurahan pada tahun 2025. Dana ini akan disalurkan ke 270 desa dan 10 kelurahan untuk mendukung pembangunan, kesejahteraan masyarakat, serta program prioritas lainnya.

Pengumuman ini disampaikan langsung oleh Kang DS, sapaan akrab Bupati Dadang Supriatna, dalam Rapat Koordinasi Sosialisasi Bantuan Keuangan Desa di Hotel Grand Sunshine, Soreang, pada Senin (3/2/2025).

"Insya Allah tahun 2025 ini saya akan menggelontorkan anggaran bantuan desa sebesar satu triliun lebih atau tepatnya Rp. 1.044.063.673.605," ujar Kang DS.

Langkah ini merupakan peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya dan diharapkan dapat memberikan dorongan besar bagi pertumbuhan ekonomi desa serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Kabupaten Bandung.

Bupati Bandung menegaskan bahwa penggunaan dana desa harus berorientasi pada kepentingan masyarakat dan program prioritas daerah. Berikut adalah beberapa sektor utama yang akan mendapatkan alokasi dana:

* Bantuan Langsung Tunai (BLT) – Maksimal 15% dari dana desa akan diberikan kepada masyarakat kurang mampu.
* Ketahanan Pangan – 20% dana desa akan difokuskan pada penguatan program ketahanan pangan, termasuk sektor pertanian dan peternakan.
* Penanganan Stunting – Dana juga akan digunakan untuk mendukung kesehatan ibu dan anak serta mencegah stunting pada balita.
* Pembangunan Infrastruktur Desa – Proyek berbasis padat karya, seperti perbaikan jalan, irigasi, dan fasilitas publik.
* Pengembangan Potensi Desa – Pengembangan sektor unggulan desa, seperti pariwisata, UMKM, dan pertanian berbasis teknologi.

Selain itu, dana desa juga akan digunakan untuk membayar Siltap (penghasilan tetap) perangkat desa, memberikan insentif kepada Ketua RW dan RT, serta mendukung kader PKK dan Posyandu yang selama ini berperan aktif dalam pelayanan masyarakat.

Salah satu kebijakan baru dalam anggaran 2025 adalah perluasan manfaat BPJS Ketenagakerjaan. Jika sebelumnya hanya Ketua RW dan RT yang menerima perlindungan, kini Sekretaris RW dan Bendahara RW juga akan mendapatkan jaminan yang sama.

"Mulai tahun ini, para penerima BPJS Ketenagakerjaan akan memperoleh tiga manfaat sekaligus, yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua (JHT)," jelas Kang DS.

Langkah ini diharapkan dapat memberikan perlindungan sosial bagi perangkat desa yang selama ini telah bekerja keras dalam melayani masyarakat.

Menyadari besarnya anggaran yang dikucurkan, Bupati Dadang Supriatna menegaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas adalah hal utama dalam pengelolaan dana desa.

"Jangan main-main dengan anggaran. Saya tidak ingin para kepala desa dan kelurahan berurusan dengan aparat penegak hukum (APH)," tegasnya.

Untuk memastikan penggunaan dana berjalan sesuai aturan, Pemkab Bandung menggandeng berbagai pihak, termasuk Kapolresta, Kejaksaan, dan Dandim, untuk mengawasi ketat penyaluran serta pemanfaatan dana desa. Selain itu, masyarakat juga diminta ikut berperan aktif dalam melakukan pengawasan.

Peningkatan anggaran bantuan keuangan desa menjadi lebih dari Rp 1 triliun merupakan langkah besar dalam mendukung pembangunan desa di Kabupaten Bandung. Dengan fokus pada infrastruktur, kesejahteraan sosial, dan perlindungan tenaga kerja, kebijakan ini diharapkan mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Namun, tantangan utama tetap ada, yaitu memastikan pengelolaan yang transparan, tepat sasaran, dan bebas dari korupsi. Jika diawasi dengan baik dan digunakan sesuai perencanaan, anggaran ini dapat membawa perubahan nyata bagi masyarakat desa di Kabupaten Bandung.***