DPRD Bersama Pemkab  Bandung Gelar Paripurna Tentang Fakta Integritas Pencegahan Korupsi, Ketua: Wujudkan Pemerintahan yang Bersih

INDOKLIKNEWS.COM,Bandung - Pemerintah Kabupaten Bandung bersama DPRD melaksanakan Deklarasi dan menandatangani Pakta Integritas dalam rangka Pencegahan Korupsi Pada Perencanaan Korupsi Wilayah Rawan.

Kegiatan Sidang Paripurna ini, Ketua DPRD Kabupaten Bandung, H. Sugianto, mengatakan, persiapan merupakan tanda tangan kebenaran kebenaran sebagai standar MCP KPK, dan tentunya mengacu pada dokumen-dokumen yang dipersiapkan sesuai dengan perencanaan.

Menurur legislator dari Fraksi Golkar itu, kita harus konsekuen untuk memperkuat perencanaan sampai pada pelaksanaan, karena terjadi perubahan-perubahan kegiatan yang memang dari sendinya ini harus jelas.

“Legalnya hari ini kita sepakati bersama-sama dengan dewan termasuk OPD-OPD untuk mempersiapkan perencanaan pembangunan yang lebih matang yang artinya bisa dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Bandung,” katanya di Gedung Paripurna, Senen 27 Mei 2024.

Ini tentunya dari semua OPD, selanjutnya, tidak hanya dari bidang infrastruktur, tapi juga dari sisi peningkatan kualitas sumber daya manusia kita dorong untuk bersama-sama memperkuat kekuatan basis-basis masyarakat. Terutama yang ada di para pelaku-pelaku kegiatan usaha atau UKM yang ada di wilayah Kabupaten Bandung.

Sementara E Pikor, Kang Sugih sapaan akrabnya, itu kaitan dengan OPD, anggota DPRD mengusung kegiatan di OPD. Jadi e pokir itu merupakan kegiatan-kegiatan di OPD yang berbasis pada perencanaan OPD dan bukan perencanaan individu.

Darimana pada dasarnya, itu bisa dari kegiatan reses, musrembang, termasuk temuan-temuan dilapangan. Hal inilah yang kami gunakan menjadi e pokir. “Dan itu sektor unggulannya di OPD. Jadi kami hadirkan OPDnya agar sama mengetahui kegiatan-kegiatan yang menjadi aspirasi masyarakat di Kabupaten Bandung dari berbagai anggota dewan-dewan yang berada di daerah pemiliha,” ujarnya.

Kang Sugih mengungkapkan, hal itu diketahui sangat bagus, supaya perencanaan awal, bahwa e pokir ini memang banyak usulan-usulan masyarakat yang pada ahirnya pada keterbatasan anggaran tidak bisa diakomodir.

“Sehingga kalau sudah menjadi dokumen dari usulan perencanaan formal yang sudah diparipurnakan saya mantapkan pikir. Kapan pun ketika anggaran itu sudah memadai bisa dijadikan program prioritas untuk masyarakat tadi,” tutupnya.(**).