Kepala DPMD Tata Irawan Jelaskan Sumber Anggaran Rp 1 Triliun Untuk Bantuan Keuangan ke Desa di Kabupaten Bandung

INDOKLIKNEWS.COM.Kab. Bandung, - Pemerintah Kabupaten Bandung melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) konsen pada peningkatan anggaran yang dikucurkan ke 270 desa di Kabupaten Bandung. 

Pada tahun 2025, Pemkab Bandung gelontorkan anggaran Rp 1.044.063.673.605 untuk disalurkan ke desa-desa sebagai bentuk perhatian dan konsen Bupati Bandung Dadang Supriatna dalam peningkatan pembangunan maupun pelayanan ditingkat desa kepada masyarakat.

Besaran anggaran yang dinilai fantastis itu sempat disampaikan Kepala DPMD Kabupaten Bandung Tata Irawan Subandi dalam kegiatan ekspos rapat koordinasi pemerintah daerah dengan Forkopimda Kabupaten Bandung, camat, dan kades/lurah dalam rangka sosialisasi bantuan keuangan kepada desa tahun anggaran 2025. 

Rakor ini dilaksanakan di Hotel Grand Sunshine Soreang, Senin (3/2/2025). 

Tata Irawan Subandi turut menjelaskan bantuan keuangan sebesar Rp 1 triliun lebih untuk desa di Kabupaten Bandung pada tahun 2025. Dari Rp 1 triliun lebih itu, kata dia, bersumber dari APBN untuk dana desa sebesar Rp 396.180.329.000, APBD Provinsi Jabar untuk bantuan keuangan provinsi Rp 35.100.100.000, kemudian dari APBD Kabupaten Bandung digulirkan melalui ADPD Rp 397.242.192.205, ADD Rp 259.240.839.157, bagi hasil pajak daerah Rp 131.761.683.710 dan bagi hasil restribusi daerah Rp 6.239.669.338. 

"Bantuan keuangan kepada desa tahun 2025 itu bersumber dari APBD murni tahun 2025," kata Kepala DPMD Kabupaten Bandung. 

Masih pada APBD murni 2025, dijelaskanya, bantuan keuangan kepada desa itu untuk kegiatan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Rebug Bedas Rp 19.940.000.000, BKK Bunga Desa Rp 25.650.000.000, BKk Bonus Produksi Panas Bumi Rp 21.000.000.000, dan BKK Kampung Bedas/Teknologi Tepat Guna Pengelolaan Sampah Rp 8.155.000.000.

"Dari anggaran Rp 1 triliun lebih, yang dikucurkan pada APBD murni 2025 sebesar 903.267.521.205. Baru mencapai Rp 1 triliun lebih, setelah ada tambahan nanti pada RAPBD Perubahan tahun 2025 sebesar Rp 140.796.152.400 dan besaran anggaran ini kemungkinannya bertambah," jelasnya. 

Tata Irawan mengatakan, anggaran Rp 140 miliar lebih yang akan dicairkan pada RAPBD Perubahan tahun 2025 untuk penambahan anggaran memenuhi siltap, insentif dan BPJS Ketenagakerjaan selama 6 bulan.

Lebih lanjut Tata Irawan mengatakan bahwa bantuan keuangan bersumber dari APBN (dana desa) pada setiap tahunnya selama lima tahun (2021-2025) alami kenaikan yang cukup signifikan. 

Pada tahun 2021 sebesar Rp 334.046.576.000, tahun 2022 Rp 345.332.51.000, tahun 2023 Rp 374.110.324.000 dan tahun 2024 Rp 379.199.994.000, semuanya pagi APBD-P. 

"Sedangkan tahun 2025 sebesar Rp 396.180.329.000 dari Pagu APBD Murni, Belum lagi nanti ada tambahan dari rencana penambahan pada RAPBD Perubahan 2025 sebesar Rp 140.796.152.400," jelasnya.***