INDOKLIKLIKNEWS.COM, Jakarta – Populi Center, lembaga penelitian kebijakan dan opini publik yang bersifat non-profit, menyelenggarakan Survei Nasional mulai tanggal 9 hingga 17 Oktober 2022 dengan sampel responden tersebar secara proporsional di 34 provinsi di Indonesia.
Tujuan dari survei ini adalah
untuk mengetahui penilaian masyarakat terhadap tiga tahun kinerja Joko Widodo – KH. Ma’ruf Amin, serta dinamika politik menjelang Pemilu tahun 2024.
Metode pengambilan data dalam survei ini dilakukan melalui wawancara tatap muka (face to face interview) dengan 1.200 responden yang dipilih menggunakan metode acak bertingkat (multistage random sampling) dengan Margin of Error (MoE) ± 2,83 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen.
Evaluasi Tiga Tahun
Data menunjukkan, tren kepuasan terhadap kinerja Presiden Joko Widodo selama tiga tahun terakhir, sebesar 69,4 persen masyarakat menjawab baik/positif.
Lima Prioritas Kerja Presiden 2019-2024 mendapatkan penilaian yang cukup baik dari
masyarakat. Pemerataan pembangunan infrastruktur menjadi program yang mendapatkan penilaian positif/puas paling tinggi, yakni sebesar 71 persen, disusul peningkatan kualitas
Sumber Daya Manusia (SDM) dengan 60,3 persen, penyederhanaan birokrasi dengan 57,6 persen, penyederhanaan regulasi/peraturan dengan 56,7 persen, dan peningkatan kualitas
daya saing ekonomi dengan 55,6 persen. Sejumlah aspek terkait tata kelola pemerintahan dan kehidupan berbangsa selama kepemimpinan Presiden Joko Widodo juga kami tanyakan pada survei kali ini. Penanganan COVID-19 menjadi aspek yang mendapat nilai baik/positif paling tinggi dengan 69,8 persen.
Beberapa aspek lainnya juga mendapatkan penilaian yang cukup baik, mulai dari mewujudkan birokrasi yang melayani (66,4 persen), stabilitas keamanan (65,8 persen), pemerataan
pembangunan (65,2 persen), penanganan intoleransi (62,3 persen), mewujudkan rasa keadilan (54,8 persen), stabilitas politik (54,4 persen), dan penciptaan lapangan kerja (48,5 persen).
Selama delapan tahun kepemimpinan Joko Widodo sebagai Presiden, terdapat sejumlah hal yang dianggap paling dirasakan manfaatnya, antara lain pemberian bantuan sosial (41,7 persen), disusul pembangunan jalan tol (24,3 persen), tersedianya dana desa (10,8 persen), sertifikasi tanah (5,1 persen), dan pembangunan bendungan (1,4 persen).
Meskipun pemberian bantuan sosial mendapatkan apresiasi cukup baik, namun publik juga
menyorot ketepatan pemerintah dalam menyalurkan bantuan sosial (30,2 persen) sebagai masalah yang dianggap paling perlu mendapatkan penanganan dari pemerintah pusat.
Selain ketepatan penyaluran bansos, masalah lainnya ialah kemudahan mendapatkan modal UMKM (20,3 persen), kemudahan mendapatkan layanan kesehatan (16,5 persen), pelayanan administrasi kependudukan (6,8 persen), kecepatan mengatasi berita bohong (5,7 persen), jaminan warga/keamanan (5,3 persen), dan kemudahan perizinan usaha (3,3 persen). Adapun
sebesar 7 persen menjawab masalah-masalah lainnya, dan sebesar 4,9 persen tidak menjawab.
Kemudian kami juga mengevaluasi kepercayaan masyarakat terhadap sejumlah lembaga. Hasilnya, TNI menjadi lembaga dengan tingkat kepercayaan (nilai 6 sampai 10) tertinggi dengan 81,7 persen, disusul Presiden (76,6 persen), KPK (66,2 persen), KPU (64,2 persen), Bawaslu (63 persen), MA (62,3 persen), BPK (60,2 persen). Untuk Polri, tingkat kepercayaan berada di angka
58,5 persen.
Terkait dengan kinerja Polri, kami meminta masyarakat untuk menilai kepuasan kinerja lembaga kepolisian selama berada di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit.
Sebesar 53,8 persen masyarakat menjawab puas/positif. Sementara yang menjawab tidak
puas/negatif jumlahnya sebesar 32 persen, dan sisanya tidak menjawab.
Di tengah menguatnya pandangan regresi demokrasi di Indonesia, kami menanyakan bagaimana penilaian publik terhadap pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Sebesar 70,6 persen
masyarakat menjawab pelaksanaan demokrasi Indonesia berjalan baik.
Sementara yang menjawab tidak ada ketimpangan sebesar 22 persen (tidak ada ketimpangan 19,8 persen, sangat tidak ketimpangan 2,2 persen). Saat ditanyakan persepsi masyarakat terkait apa yang menjadi penyebab ketimpangan, sebesar 28,4 persen menilai bahwa akses sumber daya ekonomi yang tidak merata menjadi sumber ketimpangan, diikuti lapangan pekerjaan yang sedikit (18,1 persen), kebijakan pemerintah yang menguntungkan orang kaya (14,5 persen), kehilangan lapangan pekerjaan (14 persen), tingkat pendidikan yang rendah (6,8 persen), sulitnya mendapatkan modal UMKM (6,3 persen), dan
tidak memiliki keterampilan (5,4 persen).
Dinamika Politik
Selain mengevaluasi kinerja tiga tahun Pemerintahan Joko Widodo – KH. Ma’ruf Amin, kami juga mencoba melihat dinamika politik menjelang pemilihan umum tahun 2024. Data menunjukkan
sebesar 73,8 persen masyarakat mengetahui pelaksanaan Pemilu Serentak di tahun 2024. Sejalan dengan itu, antusiasme publik menyambut perhelatan pemilu juga cukup besar.
