Pemerintah Programkan 3 Juta Rumah, Cucun Ahmad Syamsurijal bersama Dirut Bank BTN Grand Opening Perumahan The City Sukaraja II

INDOKLIKNEWS.COM. Kab. Bandung, - Wakil Ketua DPR RI Dr. H. Cucun Ahmad Syamsurijal resmikan pembangunan perumahan The City Sukaraja II dengan ditandai potong tumpeng di Desa Solokanjeruk Kecamatan Solokanjeruk Kabupaten Bandung, Sabtu (9/11/2024).

Cucun Ahmad Syamsurijal meresmikan rumah subsidi itu pada pelaksanaan Grand Opening dan Akad Massal. Direktur Utama (Dirut) Bank BTN Nixon LP Napitupulu hadir langsung di tengah-tengah masyarakat yang akan menghuni perumahan tersebut.

Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Cakra Amiyana, dan jajaran Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bandung dan para pihak lainnya juga turut hadir  menyaksikan pelaksanaan Grand Opening dan Akad Massal tersebut.

Saat meninjau kawasan perumahan The City Sukaraja II, Cucun Ahmad Syamsurijal mengatakan bahwa pihaknya diajak oleh Direktur Utama Bank BTN untuk melihat hasil karyanya di lapangan.

"Inikah karya yang sering disampaikan ketika rapat DPR RI itu, pengadaan rumah dengan skema FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) seperti ini. Nah sekarang ada skema baru, kemudian wacana baru. Bukan wacana lagi, tapi harus percepatan program Pak Presiden Prabowo ini segera tercapai," kata Kang Cucun, tokoh nasional asal Kecamatan Solokanjeruk Kabupaten Bandung ini. 

Terkait beberapa hal kemudahan-kemudahan, lanjut Kang Cucun, kemudian regulasi yang dibikin simple dan kemudian kehadiran negara yang begitu banyak, sehingga orang mendapatkan rumah lebih cepat dan lebih mudah.

"Terutama bagi generasi-generasi yang kelompok rumah tangga muda. Para enterpreneur-enterpreneur muda supaya cepat dapat rumah. Kadang-kadang ingin memiliki rumah itu masih mimpi beberapa tahun kedepan. Nah sekarang dengan kemudahan, BTN hadir, kemudian negara hadir. Kebetulan beliau (Direktur Utama BTN) juga menyampaikan laporan ke kami di DPR RI, sebagai salah satu yang ditunjuk untuk menyiapkan program 3 juta rumah ini. Kita terima," tutur Kang Cucun.

Ia mengatakan, termasuk skema FLPP akan digeser menjadi subsidi selisih bunga. Sehingga nanti masyarakat bisa milih, kalau ingin rumahnya lebih besar atau lebih bagus dengan penghasilan berapa tidak dibatasi. 

"Karena kalau misalkan dikasih subsidi  selisih bunga, orang bisa milih. Tidak dipatok misalkan hanya tipe 36. Orang bisa memilih tipe 45, atau berapa. Tapi tetap negara masih bisa hadir dengan subsidi selisih bunga tersebut," ujarnya.

Kang Cucun mengatakan kenapa negara harus hadir, karena angka pertumbuhan penduduk tidak berhenti dan akan terus berlangsung. 

"Orang akan butuh rumah. Orang nikah, kemudian orang punya anak lagi.  Ini harus kita pikirkan, sehingga bagaimana dengan lahan sekarang sudah mulai terbatas. Kemudian proses urbannya, orang-orang kadang-kadang lari ke kota. Di kota harus diselesaikan, mulai kepadatan penduduk dan segala macamnya," tuturnya. 

Maka, imbuhnya, skema yang diambil oleh pemerintah ini supaya di satu keluarga itu dua sampai tiga kepala keluarga dengan menghuni rumah yang kecil. 

"Maka tadi beberapa kemudahan-kemudahan mulai dipikirkan oleh negara," katanya. 

Sementara itu, Direktur Utama Bank BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan bahwa pihaknya bersama Kementerian Perumahan Kawasan Permukiman, yang juga tadi malam sempat diskusi di BTN. Hadir pula Nusron Wahid, Menteri ATR/BPN dan Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri RI. 

Nixon mengungkapkan rencana pemerintah yang memprogramkan 3 juta rumah, dengan model idenya 2 juta rumah di perdesaan dan 1 juta rumah di perkotaan untuk kaum urban. 

"Kita dari pemerintah dalam hal ini sedang mendesain beberapa fitur-fitur atau program atau skema buat model termasuk KPR subsidi yang baru. Kami juga termasuk ditugasin membantu menyusunkan beberapa skema yang efisien buat negara. Itu yang pertama," katanya.

Kedua model-model rumahnya juga, terutama perkotaan, kata dia, Menteri lagi berusaha agar harga rumah bisa turun.

"Satu, membebaskan beberapa pajak-pajak, lagi diusulkan. PPN kalau bisa langsung  tetap bebas yang 11 persen. PPh 2,5 persen, retribusi 2,5 persen, BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan) juga 5 persen. Kalau ditotalkan jadi 21 persen," katanya. 

Kemarin lewati Menteri Dalam Negeri, Nixon menyebutkan, diusulkan bea-bea yang terkait PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) khusus rumah subsidi atau rumah rakyat itu juga dibebaskan.

"Kita lihat seminggu kedepan, Pak Mendagri akan putuskan. Kemudian beliau sedang meminta pemda-pemda untuk bisa menurunkan jumlah hari pengurusan PBG jadi 10 hari. Jadi kalau ini terjadi sangat efisien. Beban-beban untuk pembangunan rumah menurun, maka yang terjadi harga rumah lebih terjangkau lagi. Karena pasti yang diuntungkan adalah konsumen atau masyarakat Indonesia. Kalau beban-beban tadi bisa diturunkan," ungkapnya.

Kemudian, kata Nixon, mengefisiensikan proses, misalnya Menteri idenya khususnya perumahan subsidi, maka diminta semen Indonesia menurunkan cost-nya atau harga jualnya bisa sampai 10 persen misalnya. 

"Itu juga membantu. Kemudian ada material yang lagi didorong yang terkait dengan perumahan subsidi, harganya bisa diturunkan kepada para developer, sehingga nanti para developer bisa menurunkan harga ke konsumen. Dengan cara demikian, 3 juta rumah per tahun mudah-mudahan bisa didorong atau bisa dicapai," jelasnya.***