Pemkab Bandung Terima Kunjungan Kerja dari Kementerian Sekretariat Negara, Kepala BPBD Uka Suska: Bahas Penanganan Pascabencana Gempa Bumi

INDOKLIKNEWS.COM. Kab. Bandung, - Pemerintah Kabupaten Bandung diwakili Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menerima kunjungan kerja dari Kementerian Sekretariat Negara Staf Wakil Presiden RI di Kantor BPBD Kabupaten Bandung, Rabu (30/10/2024).

Slamet Widodo, Asisten Deputi Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana Kementerian Sekretariat Negara yang memimpin langsung kunjungan kerja tersebut. 

Pada kesempatan itu, turut mendampingi pula Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan, Sekretariat Wakil Presiden didampingi pejabat BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) dan Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Jawa Barat.

Kunjungan kerja dari Kementerian itu disambut Pjs. Bupati Bandung Dikky Achmad Sidik diwakili Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bandung Uka Suska Puji Utama. Turut menyambut juga dari sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Bandung terkait lainnya, diantaranya Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang; Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;  Dinas Sosial; Dinas Pendidikan; dan Dinas Kesehatan. 

Maksud kunjungan kerja dari Staf Wakil Presiden yaitu ingin mendapatkan penjelasan terkait penanganan bencana gempa bumi pada kebijakan Pemerintah Kabupaten Bandung, progres penanganan warga terdampak bencana. Selain itu keterlibatan penthahelik dalam penanganan bencana, dukungan anggaran, peralatan, logistik, personil dalam penanganan bencana di Kabupaten Bandung. 

Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bandung Uka Suska Puji Utama turut  memaparkan awal kronologis kejadian bencana gempa bumi di Kabupaten Bandung yang terjadi pada 18 September 2024 lalu.

"Pasca kejadian gempa bumi itu, Pemkab Bandung melalui BPBD dan bersama jajaran Forkopimda maupun para relawan pengaktifan Posko Utama Tanggap Darurat Bencana di lokasi bencana gempa bumi Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung," kata Uka Suska.

Kemudian, imbuh Uka Suska, Pemkab Bandung sebagai Pelaksanaan Rencana Operasi, Pelaksanaan Klaster Penanggulangan Bencana, hasil pendataan rumah rusak yang sudah dilaksanakan oleh Tim Enumerator dan proses usulan bantuan sudah di sampaikan ke BNPB.

"Sedangkan data rumah rusak yang tidak masuk kriteria ke BNPB akan di fasilitasi bantuan dari Pemerintah Kabupaten Bandung," katanya. 

Uka Suska turut menjelaskan tercatat sebanyak 8 kecamatan yang terdampak gempa bumi di Kabupaten Bandung, yaitu Kecamatan Kertasari, Pangalengan, Ibun, Pacet, Arjasari, Pameungpeuk, Banjaran dan Cimaung.

"Sebanyak 11.682 KK (kepala keluarga) atau 45.329 jiwa yang terdampak kejadian bencana gempa bumi itu, dan satu orang meninggal dunia. Sebanyak 6.126 rumah terdampak, 894 unit rumah rusak berat, 1.697 unit rumah rusak sedang, dan 3.535 unit rumah rusak ringan. Selain itu 78 unit fasilitas pendidikan, 96 unit fasilitas ibadah, 6 unit fasilitas kesehatan dan 27 unit fasilitas umum," jelasnya.***