Penilaian BNPB, Uka Suska: IRBI Kab. Bandung Turun Jadi Sedang

INDOKLIKNEWS.COM,Bandung – Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) Kabupaten Bandung turun menjadi sedang berdasarkan penilaian Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Pemerintah Kabupaten Bandung dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) turut mengapresiasi dengan adanya penilaian itu berdasarkan pada kebijakan Bupati Bandung Dadang Supriatna dan respon cepat dalam penanganan bencana.

“Berdasarkan penilaian BNPB, IRBI Kabupaten Bandung turun menjadi sedang dari sebelumnya berisiko tinggi,” kata Bupati Bandung Dadang Supriatna melalui Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bandung Uka Suska Puji Utama dalam keterangannya,  Sabtu (16/3/2024).

Dijelaskan Uka Suska, di Jabar ada tiga daerah terkait dengan penilaian BNPB bahwa IRBI-nya menurun. Selain Kabupaten Bandung, juga dialami Kabupaten Cianjur dan Kota Banjar.  Sedangkan kabupaten lainnya dinilai IRBI-nya masih tinggi.

Uka Suska menjelaskan bahwa IRBI Kabupaten Bandung dinyatakan turun, berdasarkan pada indikator kinerja BPBD Kabupaten Bandung dari tahun 2021 sampai 2023. Yaitu berdasarkan pada indeks ketahanan daerah (IKD)  dan indeks risiko bencana (IRB), hususnya pada indeks ketahanan daerah meningkat.

“Pada tahun 2023, BPBD Kabupaten Bandung telah melakukan beberapa upaya dalam pencapaian kinerja yang diharapkan. Yaitu, penerapan dan peningkatan fungsi informasi kebencanaan daerah,” kata Uka Suska.

Upaya yang dilakukan lainnya, imbuhnya, penguatan kapasitas di wilayah rawan bencana melalui sosialisasi dan edukasi serta pembentukan komunikasi tangguh bencana.

“Melakukan review SOP/mekanisme penetapan status darurat bencana dan mekanisme pemberian bantuan kemanusiaan kepada korban terdampak,” katanya.

Upaya lainnya, kata Uka Suska, peningkatan akuntabilitas pemeliharaan peralatan dan jaringan penyediaan logistik untuk efektivitas penanganan masa krisis dan darurat bencana.

“Mengoptimalkan seluruh sumber daya yang ada, baik SDM, sarana prasarana, penggunaan anggaran dan sumber daya informasi,” katanya.

Kemudian, imbuhnya, memperkuat sinergi dengan instansi terkait dalam penanggulangan bencana. Alokasi anggaran untuk kegiatan pendukung SPM.

“Pembentukan dan penguatan forum pengurangan risiko bencana,” katanya.

Uka Suska mengungkapkan bahwa Pemkab Bandung sudah membuat atau memiliki dokumen kajian risiko bencana pada tahun 2022, sebagai salah satu indikator IRBI Kabupaten Bandung menurun jadi sedang berdasarkan penilaian BNPB tersebut.

“Dengan adanya dokumen kajian risiko bencana itu, sudah dipetakan potensi bencana sampai ke tingkat desa, bahkan sampai tingkat RW dan RT. Bahwa di kawasan itu bisa diketahui ada potensi ancaman apa saja,” kata Uka Suska.

Ia menyebutkan karena dokumen kajian risiko bencana ini cukup tebal, sehingga akan dibuatkan aplikasi untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi tersebut.

“Masyarakat nantinya bisa tahu atau mengetahui potensi kebencanaan apa saja yang harus diwaspadai di wilayahnya. Mulai dari ancaman potensi bencana angin kencang, gempa bumi, banjir, longsor atau gerakan tanah dan lainnya,” katanya.

Menurutnya, dalam dokumen kajian risiko bencana itu, ada tujuh bencana alam dan dua bencana non alam. Data kajian risiko bencana atau peta risiko bencana alam di Kabupaten Bandung, yakni banjir, banjir bandang, cuaca ekstrem, gempa bumi, gerakan tanah/longsor, kebakaran hutan/lahan, kekeringan, letusan gunung api. Ada lagi bencana non-alam, yaitu pandeni Covid-19 dan penyakit mulut dan kuku (PMK).

“Dari tujuh bencana alam itu, pada tahun 2023 kita membuat lagi dokumen. Dari ketujuh bencana alam itu, Pemkab Bandung membuat sebuah dokumen dari bencana alam yang menonjol sehingga menjadi prioritas dalam pembuatan dokumen tersebut. Maka pada tahun 2023, disusun rencana penanggulangan bencana. Dalam rencana penanggulangan bencana, Pemerintah Kabupaten Bandung memprioritaskan bencana yang sering terjadi yaitu banjir, longsor dan angin puting beliung,” tuturnya.

Kemudian pada tahun 2024 ini, kata Uka Suska, Pemkab Bandung akan membuat RPKB (Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana) dan rencana kontigensi.

“Dengan adanya pembuatan dokumen ini, tidak semua daerah punya. Kita sudah memiliki dokumen kajian risiko bencana, dari semua jenis bencana yang ada di seluruh kecamatan Kabupaten Bandung,” ujarnya.(kos)**