indokliknews.com

Situs Media Informasi Aktual, Akurat, Terkini dan Inspiratif

Program PSPKB Rp 100 Juta Per RW Dilaunching, Kang DS: "Kami tidak mau ada kesenjangan dalam konteks perlakuan kepada masyarakat"

Program PSPKB Rp 100 Juta Per RW Dilaunching, Kang DS: "Kami tidak mau ada kesenjangan dalam konteks perlakuan kepada masyarakat"

Smallest Font
Largest Font

INDOKLIKNEWS.COM,Bandung - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung melaksanakan Sosialisasi Peraturan Bupati (Perbup) No. 5/2024 tentang Perubahan Perbup No. 249/2023 tentang Pelaksanaan Program Sinergitas Pembangunan Kelurahan Bedas (PSPKB), dan Bimbingan Teknis Swakelola Tipe IV untuk Kelompok Masyarakat Kelurahan di Hotel Sutan Raja Soreang, Kamis (13/6/2924).

“Hari ini kami meresmikan pelaksanaan sosialisasi dan juga launching program PSPKB yang sebelumnya tidak ada. Kami tidak mau ada meleset dalam konteks perlakuan kepada masyarakat,” kata Bupati Bandung Dadang Supriatna dalam keterangannya di Soreang.

Bupati Bandung mengatakan masyarakat yang ada di 10 kelurahan itu merupakan warga Kabupaten Bandung yang harus sama-sama mendapatkan perhatian dari pemerintah.

“Karena kalau kita lihat perbandingan anggaran, untuk desa dan kelurahan itu, kalau desa dari Dana Desa yang berasal dari pemerintah pusat itu ada. Sementara kelurahan tidak ada, ini persoalan yang harus kita selesaikan,” kata Dadang.

“Sehingga pada hari ini dengan program PSPKB yang kami luncurkan dan per RW mendapatkan Rp 100 juta. Dari 10 kelurahan itu tercatat sebanyak 176 RW, sehingga total anggaran yang dikeluarkan dalam program PSPKB itu sebesar Rp 17,6 miliar,” imbuhnya.

Kang DS, sapaan akrab Dadang Supriatna mengatakan, dengan adanya program PSPKB itu sedikitnya akan bisa lebih menyeimbangkan antara keuangan desa dengan kelurahan.

“Mudah-mudah dengan adanya program PSPKB yang diluncurkan pada hari ini setiap RW di semua kelurahan bisa dibangun di daerahnya masing-masing,” harapnya.

Bupati Bedas mengatakan yang melaksanakan program PSPKB itu adalah kelompok masyarakat (Pokmas). Pokmas dipersilahkan untuk berdiskusi dengan masyarakat.

Nanti kalau mau menjalankan program pentahelix, tapi semuanya harus transparan. Harus terbuka dan tidak ada pola pemaksaan, dan tidak boleh ada pungutan, katanya.

Ia berharap melalui program tersebut bisa dilakukan dan menambah lagi partispasi masyarakat. 

“Saya yakin dan optimis ini bisa disampaikan secara baik kepada masyarakat melalui program pentahelix dan juga partisipasi masyarakat akan semakin meningkat,” katanya.***

Editors Team
Daisy Floren
Daisy Floren
Daisy Floren
REDAKSI Admin

What's Your Reaction?

  • Like
    0
    Like
  • Dislike
    0
    Dislike
  • Funny
    0
    Funny
  • Angry
    0
    Angry
  • Sad
    0
    Sad
  • Wow
    0
    Wow